- by Redaksi 2
- 26 Februari 2025
Warga Mekarsari Gelar Aksi Damai Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Cianjur, WartaKarya - Warga Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, menggelar aksi damai dan audiensi dengan pemerintah desa, Selasa (25/02/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya terkait transparansi pengelolaan anggaran desa tahun 2023 dan 2024.
Aksi damai ini dihadiri oleh Forkopimcam Agrabinta, serta mendapatkan pengamanan dari personel Polsek Agrabinta, Polsek Cidaun, Polsek Naringgul, dan Danramil Agrabinta.
Perwakilan warga, Sarana Tunggal, dari Aliansi Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta, menyampaikan bahwa masyarakat merasa tidak mendapatkan keterbukaan informasi publik (KIP) terkait pemanfaatan keuangan desa. Warga mengaku telah mencoba melakukan komunikasi dengan camat dan kapolsek, namun tidak mendapatkan respons yang memadai.
“Kami mempertanyakan alokasi anggaran 2023 dan 2024. Berdasarkan temuan masyarakat, ada dugaan penyimpangan dalam beberapa program desa, termasuk program ketahanan pangan yang dialihkan ke masjid-masjid tanpa dasar regulasi yang jelas,” ujar Sarana Tunggal.
Selain itu, warga juga menyoroti pembangunan Balai Dusun yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal. “Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Balai Dusun justru dialihkan ke lokasi lain yang sudah memiliki fasilitas seperti pondasi, tiang, dan atap. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Masyarakat juga menyesalkan sikap Kepala Desa Mekarsari, Teguh Ferdieta, S.H., yang dinilai kurang responsif terhadap tuntutan warga. “Kami sudah berusaha berkomunikasi, tapi justru mendapatkan respons yang arogan,” kata Sarana Tunggal.
Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya: Transparansi pengelolaan anggaran desa, termasuk ADD, Dana Desa (DD), Bantuan Provinsi (BANPROV), Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK), serta sumber dana lainnya, dan penjelasan resmi dari pemerintah desa terkait alokasi anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan. Serta jika tidak ada kejelasan, warga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran desa.
Aksi damai ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menuntut pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Warga berharap adanya perbaikan tata kelola keuangan desa demi kemajuan Desa Mekarsari di masa mendatang. **(AE Nasution)
